Berputar-putar Soal Ketahanan Tubuh Ayam:Penyakit Avian Influenza Syarat Beban Kepentingan

Pembahasan tentang penyakit imunosupresif tak lepas dari peran AI yang sifatnya juga menekan kekebalan. Karena sekali saja penyakit imunosupresif ini masuk maka dipastikan membuka peluang penyakit lain untuk nimbrung dan bercokol dalam tubuh ayam hingga produksi anjlok dan menyebabkan kematian.

Ada yang menarik dari temuan Drh Andi Wijanarko dari PT Pimaimas Citra, bahwa ada kasus unik di peternakan di daerah Jawa Tengah. Dari temuannya, Andi mendapatkan hasil PCR sejumlah sampel darah ayam petelur diketahui positif terkena AI meskipun semuanya telah divaksin AI. Anehnya seluruh ayam tersebut dari hasil rapid test kit tidak ada yang positif alias negatif AI.

Problem utama farm tersebut ditunjukkan dengan produksi telur yang hancur dari rata-rata 93% hingga tinggal 30%. Akhirnya terjadi adu pendapat pemilik peternakan yang berpegang pada hasil rapid test dengan hasil uji lab PCR yang dibawa Andi yang jelas menunjukkan ayam terserang AI subklinis.

Pertanyaannya mungkinkah vaksin AI yang selama ini digunakan sudah tidak cocok lagi dengan virus yang ada di lapangan? Haruskah rapid test kit yang sekarang menjadi andalan screening test di lapangan dievaluasi kembali?

Karena dari contoh kasus ini program vaksinasi AI jelas jebol. Apalagi diketahui bahwa peternakan tersebut menggunakan vaksin AI strain selain H5N1. Semua itu diungkapkan Drh Andi Wijanarko disela pertemuan UPPAI dengan ASOHI, Senin (20/8).

Hadir pada pertemuan itu diantaranya dari UPPAI adalah Drh Elly Sawitri, Drh Mastur Aini, dan Drh Memed Zoelkarnaen Hassan. Sementara dari ASOHI antara lain Drh Rakhmat Nuriyanto, Drh Andi Wijanarko, dan Drh Mulyati Sutandi. Infovet pun hadir berdasarkan undangan khusus.

Vaksin Legal Jebol Vaksin Ilegal Nongol

“Kondisi riil di lapangan, karena vaksin legal (yang diizinkan Pemerintah) dari subtipe H5N1, H5N2 dan H5N9 banyak yang jebol membuat peternak mencari jalannya sendiri-sendiri dengan cara menggunakan vaksin ilegal. Dengan cara coba-coba mereka menggunakan vaksin-vaksin ilegal tersebut.

Salah satu contoh yang dikemukakan Andi ada yang berasal dari Cina dengan subtipe yang tidak jelas. Sebagai contoh ditemukan dilabelnya tertulis subtipe H5N1 dan H9N2 namun isinya tidak jelas karena tidak teregistrasi dan tidak melalui pengujian di BBPMSOH.

Lebih jauh, kata Andi, begitu dengan vaksin ilegal tidak ditemukan masalah dikandang (produksi anteng), peternak merasa cocok dan akhirnya informasi ini disebarluaskan ke rekan-rekan peternak yang lain, karena biasanya mereka beternak secara kelompok.

Dari pengamatan Andi, sekarang peternak lebih banyak menggunakan vaksin ilegal daripada yang legal. Sebagai contoh di daerah Jawa Tengah, penggunaan vaksin ilegal tersebut hampir merata di wilayah Semarang, Boyolali dan Salatiga. Mayoritas penggunanya adalah peternak petelur karena broiler tidak divaksin AI. Hal ini pun dibenarkan Drh Rakhmat Nuriyanto (PT Pyridam) dan Drh Mulyati Sutandi (PT Romindo Primavetcom).

Menjawab pertanyaan Drh Mastur Aini (UPPAI) apakah vaksin ini didatangkan dalam jumlah besar? Andi menjawab, dilihat dari jumlahnya yang besar dan cakupan wilayah sebarannya yang luas bisa dikategorikan penyelundupan vaksin ilegal ini berskala besar. Disinilah tugas Departemen Pertanian bersama Badan Karantina untuk mengevaluasi sistem pengawasannya.

Kondisi ini tentu bisa mengacaukan program vaksinasi nasional dan membahayakan karena semakin memperbesar peluang terbentuknya varian virus AI baru yang lebih berbahaya.


Ketegasan Pemerintah

Menurut Andi di sinilah dibutuhkan ketegasan pemerintah tentang jenis vaksin AI yang boleh digunakan di Indonesia. Apakah itu homolog atau heterolog? Karena diketahui per 7 Oktober 2007 nanti Pemerintah telah menetapkan tidak akan lagi merekomendasikan penggunaan vaksin jenis H5N1 dengan alasan faktor keamanan bagi ternak dan manusianya sesuai dengan rekomendasi OIE.

Meskipun begitu sikap Pemerintah dinilai masih mengambang karena hasil Rapat Nasional tentang Vaksinasi AI di Indonesia yang beberapa waktu lalu digelar 11-12 Juni lalu dengan menghadirkan pakar vaksin AI dari dalam dan luar negeri belum juga menghasilkan rekomendasi yang bisa digunakan untuk menentukan kebijakan jenis vaksin dan strategi lanjutan apa yang akan digunakan ke depan.

Sementara hingga berita ini diturunkan (21/8), dipastikan oleh Drh Elly Sawitri Koordinator UPPAI baru pada minggu keempat di bulan Agustus lalu dilakukan pertemuan untuk memastikan langkah ke depan oleh pakar dari UPPAI dan Komisi Ahli.


Master Seed, Standar Uji, dan Akreditasi Lab

Ibarat setali tiga uang dengan vaksin, master seed serta standar uji dan diagnosa laboratorium yang ada juga masih tumpang tindih. ASOHI juga telah memberikan masukan tentang hal ini ditambah dengan upaya untuk meningkatkan kualitas dan akreditasi laboratorium daerah untuk pengujian sampel AI. Demikian diungkapkan Drh Rakhmat Nuriyanto.

Drh Andi Wijanarko menuturkan, “Dilematisnya saat ini kita disarankan menggunakan vaksin selain H5N1 tetapi antigennya tidak diperkenankan datang. Kalaupun boleh datang harus teregristrasi dulu seperti layaknya mendatangkan vaksinnya. Sehingga yang ada kini dilapangan bila vaksinnya H5N2 atau H5N9 diujinya menggunakan antigen H5N1. Hasilnya tentu kita tidak bisa mendeteksi hasil vaksin dari H5N2 tersebut.”

Sementara Drh Mastur Aini menengahi, sifat virus AI yang cepat berubah menuntut dilakukannya uji tantang terhadap vaksin yang beredar saat ini. Hal itu dilakukan untuk memastikan vaksin yang digunakan masih berpotensi menangkal AI atau tidak. Diharapkan dengan rampungnya pembangunan laboratorium BSL 3 yang ada di Balitvet di akhir tahun 2007 ini hal itu bisa dilaksanakan.

Menurut Drh Elly Sawitri, pemerintah telah berupaya meningkatkan kualitas dan standar laboratorium daerah untuk pengujian sampel AI. Di antaranya dengan pelatihan sumber daya dan bantuan infrastruktur dari pemerintah Cina berupa 5 unit mesin RT-PCR yang akan digunakan untuk laboratorium pemerintah tipe B.

“Bantuan ini dimanfaatkan untuk memperkuat jejaring lab dalam pengujian vaksin dan virus AI. Jejaring Lab ini rencananya juga akan mengikutkan laboratorium yang dimiliki universitas,” kata Elly.

Selain penguatan infrastruktur, metode standar pengujian vaksin di setiap lab juga harus diseragamkan. Karena kenyataan dari pengalaman Drh Andi Wijanarko dari PT Pimaimas Citra, dengan vaksin yang sama di uji di lab milik pemerintah yang berbeda justru menunjukkan hasil yang berbeda.

Apalagi setelah diuji di laboratorium swasta hasilnya semakin tidak karuan karena jauh berbeda dengan hasil sebelumnya. Kondisi ini tentu membingungkan terlebih karena hasil uji pertama dari vaksin tersebut menggunakan laboratorium rujukan milik pemerintah. Disinilah perlunya setiap laboratorium pengujian itu diakreditasi agar hasilnya nanti sesuai dengan standar yang berlaku.


Pergeseran Gejala AI

Drh Andi Wijanarko menuturkan, “Saat ini untuk diagnosis AI telah mengalami pergeseran. Ayam yang terserang AI tidak lagi menunjukkan gejala jengger ungu dan perdarahan di organ dalam. Namun kini gejalanya lebih mirip ke Newcastle Disease (ND) yaitu timbulnya tortikolis yaitu kepala melintir ke belakang selama beberapa hari dan kemudian mati. Sementara ayam yang menunjukkan gejala tersebut setelah divaksin ND tetap tidak ada respon.”

Andi melanjutkan, ada juga yang menunjukkan gejala seperti Gumboro, namun setelah diberi air gula malah yang mati tambah banyak. Setelah diambil sampel darah dan uji PCR ternyata positif AI. Sehingga peneguhan diagnosa dilapangan sudah sepatutnya disesuaikan karena tak selamanya tortikolis menunjukkan ND tetapi bisa juga AI. Atau yang lebih parah ND merupakan infeksi sekunder atau sebaliknya mengingat baik ND atau AI merupakan penyakit yang menekan kekebalan alias imunosupresi. Menurut Andi kasus ini banyak ditemukan di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur dan temuan ini bisa dimanfaatkan TS-TS (technical services) lain untuk lebih mengenal diagnosa AI.

Seperti diulas di awal tadi, meskipun baru hanya satu contoh kasus sudah selayaknya penggunaan rapid test yang direkomendasikan pemerintah perlu dievaluasi lagi. “Pemerintah juga rencananya akan menggunakan metode cepat lain untuk screening test selain menggunakan rapid test yang kini telah beredar dimasyarakat. Yaitu menggunakan test kit lain yang lebih murah dan mudah semacam pengujian dengan kertas lakmus tertentu,” ungkap Drh Mastur Aini yang dibenarkan Drh Elly Sawitri.

Hal ini terpaksa dilakukan karena peneguhan diagnosa dengan isolasi itu relatif mahal, untuk satu sampel pengujian dengan PCR dipatok harga Rp 350 ribu di pasaran.


Menunggu Kepastian dari Pemerintah

Pelaku industri obat hewan baik yang punya vaksin AI atau pun tidak menunggu sudah pasti menunggu kejelasan pemerintah tentang master seed yang akan digunakan. Karena ketidakjelasan ini akan menyulut perdebatan antar produsen berbagai penyakit terlebih setelah peneguhan diagnosa dengan visual tidak bisa lagi diandalkan karena gejala AI yang hampir mirip dengan penyakit lainnya seperti ND dan Gumboro.

TS pun sering memanfaatkan kondisi ini untuk mendongkrak penjualannya obat, vitamin atau vaksinnya. Misalnya mengkaitkan dengan kandungan aflatoksin di pakan atau kualitas bibit yang jelek.

Ada kasus lain yang menarik seperti dicontohkan Drh Andi Wijanarko. Ada satu peternakan di daerah Blitar yang tidak pernah melakukan vaksinasi AI sementara farm tetangganya bolak-balik terkena AI. Padahal biosekuriti yang diterapkan peternakan tersebut terkesan seadanya. Begitu dicoba diambil titernya ternyata zero AI dan memang bersih dari AI. Ini yang membuat Andi geleng-geleng kepala.

Dari penuturan si empunya farm dia mendapat bantuan dari pembimbing spiritualnya yaitu seorang Kyai yang disegani sehingga usahanya bebas dari penyakit AI, boleh percaya boleh tidak tapi memang begitu kenyatannya.

Ini menarik minat Drh Mastur Aini untuk mempelajari epidemiologi wilayah tersebut karena secara teoritis hal itu mustahil kecuali memang kalau diwilayah itu tidak ditemukan vektor yang bisa membawa virus tersebut berpindah tempat.


Kontroversi Vaksin AI Tetes

Sementara itu narasumber Infovet dalam suatu waktu mempertanyakan kepada pemerintah tentang penggunaan vaksin AI killed yang aplikasinya melalui tetes mata. Apakah vaksin tersebut masih riset atau sudah untuk diperjualbelikan? Karena di pasaran ada oknum yang memasarkan program vaksinasi ini

Mengkonfirmasi temuan tersebut pada pertemuan dengan UPPAI di atas, Mastur dari UPPAI menjawab kalau memang untuk vaksinasi pertama, memang bisa digunakan vaksin killed tanpa adjuvant namun itu pun tetap harus dengan suntik.

“Namun inipun masih dalam tahap penelitian belum sampai pada uji lapang. Dan tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang dan laboratorium,” tegas Mastur.

Adapun Elly menambahkan, yang pasti vaksin jenis ini belum teregistrasi di BBPMSOH dan kalau belum teregistrasi berarti masih ilegal. Di sinilah AI menjadi penyakit politis karena banyak kepentingan yang terlibat disini. Tak ayal keilmuwan seseorang bisa dipertaruhkan demi kepentingan bisnis.

“Setiap pakar penyakit/vaksin pasti mahfum dan dari disiplin ilmu kedokteran hewan sudah jelas bahwa untuk mengatasi satu jenis penyakit akibat virus harus menggunakan vaksin dari virus itu sendiri. Artinya bila yang menyebabkan H5N1 maka vaksin yang digunakan juga harus H5N1 dari strain lapangan,” komentar Andi.

Kasarnya bisa dikatakan menggunakan vaksin AI H5N1 strain lokal dengan master seed yang sudah tidak sesuai dengan virus lapang saja masih jebol apalagi menggunakan vaskin subtipe lain yang belum tentu sesuai dengan virus lapang kita.

“Karena sifatnya yang mudah bermutasi maka master seed yang digunakan juga harus dievaluasi minimal setahun sekali untuk memastikan vaksin yang digunakan masih sesuai dengan virus lapang. Selain dari strategi vaksinasi perlu dikuatkan dengan restrukturisasi tata ruang perunggasan, sehingga bila terjadi outbreak lebih menangani dan melokalisasinya,” ujar Mastur Aini. (Infovet)